BANJARBARU – Upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan antikorupsi di lingkungan pemerintahan terus digalakkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Lembaga Sertifikasi Profession (LSP-KPK) sukses menggelar Pelatihan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Jalur Pengalaman dan Pemberdayaan (PAKSI-API) pada 27–29 Oktober 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, tersebut resmi ditutup pada Kamis (29/10/2026) oleh Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, Sugiharto. Penutupan turut dihadiri Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, serta Sekretaris Inspektorat Kalsel. Dari total 47 peserta, sebanyak 46 orang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dan direkomendasikan kompeten.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang merusak kepercayaan publik serta masa depan bangsa. Sementara itu, Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, Sugiharto, menekankan bahwa komitmen integritas harus bermula dari pimpinan yang mampu menjadi role model.
Praktik baik (best practices) terkait keteladanan pimpinan tersebut ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam sertifikasi ini, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, resmi direkomendasikan KOMPETEN dan berhasil meraih gelar CAI (Certified Anti-Corruption Instructor) dari LSP-KPK dan BNSP sebagai bentuk pengakuan atas kompetensinya dalam bidang penyuluhan antikorupsi.
Langkah ini mempertegas komitmen Pemko Banjarmasin, di mana jajaran pimpinan mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota Master Hj. Ananda, Ketua DPRD, Sekda, hingga para kepala dinas dan Forum Paksi Kota Banjarmasin turun langsung mengambil peran aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi.
Pendekatan ini sejalan dengan teori Social Learning dari Albert Bandura, yang menyatakan bahwa nilai-nilai integritas tumbuh paling efektif melalui keteladanan dan pembelajaran dari perilaku para pimpinan.
Rangkaian sertifikasi ini menegaskan bahwa kelulusan bukanlah akhir dari proses, melainkan awal pengabdian di lapangan. Sebab, budaya antikorupsi tidak cukup hanya diajarkan di atas kertas, tetapi harus dicontohkan dan dilaksanakan secara konsisten. Integritas dimulai dari pimpinan, diperkuat oleh sistem organisasi, dan diwujudkan melalui gerakan bersama.